Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Perda Kota Batu Tentang IMB Perspektif Siyasah Dusturiyah
Abstract
Satuan Polisi Pamong Praja adalah lembaga penegakan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diberi amanah untuk membentuk Satpol PP agar membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda serta menjaga ketertiban, keamanan masyarakat, dan menertibkan bangunan yang tidak memiliki IMB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan Perda oleh Satpol pp Kota Batu serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan Perda oleh Satpol PP Kota Batu. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, untuk metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk metode analisis data menggunakan deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian antara lain: (1) Peran Satpol PP dalam menyelesaikan pelanggaran IMB berjalan dengan lancar tanpa adanya tindakan anarkis dan sesuai dengan perspektif siyasah dusturiyah. Sebab dalam prosesnya, Satpol PP menggunakan beberapa tahapan, antara lain: (a) Sosialisasi, (b) Pendataan, (c) Peringatan, dan (d) Penertiban. (2) Faktor penghambatnya antara lain: (a) Faktor internal, (b) Faktor eksternal. (3) Adapun upaya hukum yang dilakukan Satpol PP untuk mengatasi pelanggaran IMB antara lain: (a) Penyegelan dan penghentian, (b) Pembongkaran.
Downloads
References
Hasimi, A. Dimana Letaknya Negara Islam. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
Nurcholis, Hanif. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
Poerwanti, Endang. Dimensi- dimensi Riset Ilmiah. Malang: UMM Press, 1998.
Saifullah. Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigm dan Pemikiran Tokoh di Indonesia). Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
Soekanto, Soerjono. Faktor- faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2015.
Peraturan Perundangan- Undangan
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011. tentang Izin Mendirikan Bangunan Kota Batu
Sumber Lain
Fabyolla, Putri Tasya. “Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara Pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar ”Jurnal Magister Hukum Undayana, no.1(2019): 116-125 http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu
Subagiarta, I Komang. “Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Kawasan Jalur Hijau Di Kabupaten Klungkung”, Jurnal Konstruksi Hukum, no. 2(2020): 393 https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2540.393-398
Bimaruki, Sangaji. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Kasus Pemasangan Reklame di Kabupaten Sleman)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018. https://dspace.uii.ac.id/11835/