PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KEGIATAN GALIAN C ILEGAL BERDASARKAN PERDA NO 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe)

  • Afifah Widianingsih Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
  • Saifullah Saifullah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Keywords: Dinas Lingkungan Hidup; Pengawasan; Pertambangan Mineral; Siyasah Dusturiyah; Tambang Galian C

Abstract

Pertambangan galian golongan C saat ini memang tengah marak berlangsung di kalangan masyarakat di Kabupaten Sangihe. Khususnya di Kecamatan tabukan Utara banyak dilakukan secara ilegal oleh masyarakat walaupun telah ada peraturannya. hal ini bisa mendatangkan dampak negatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya dan kendala pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap aktivitas tambang galian C ilegal berdasarkan Perda No 7 Tahun 2011 dan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah mengenai pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sumber data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Upaya DLH Sangihe terhadap tambang Galian C ilegal yaitu pengawasan dan pemantauan lokasi tambang mineral, pembinaan terhadap pelaku tambang ilegal, memfasilitasi administrasi. Sedangkan kendalanya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan, ketergantungan masyarakat sekitar terhadap galian C sebagai mata pencaharian, kurangnya SDM yang ada di DLH serta kurang koordinasi antar instansi terkait 2. Pengawasan DLH Sangihe belum terlaksanakan secara maksimal jika ditinjau dari fiqh siyasah karena, belum memenuhi indikator siyasah dusturiyah yaitu Tanfidhiyah, Qadha’iyah, dan idariyah sehingga masih ada penambang yang beroperasi tanpa izin. Dan dari siyasah tasyri’iyah, sudah sesuai.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dellyna, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1998.
Efni, Afriva. Implementasi hukum pengelolaan tambang galian C di Indonesia: sebuah kajian literature. Jurnal riset tindakan Indonesia, vol. 6, No. 1, 2021.
Fadli Moh, Mukhlish, Mustafa Lutfi, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016.
Fiqi Rahmatillah, Maimun. Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya pada Sektor Pertambangan Galian C, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 4, November 2017.
Hanitijo Soemitro, Ronny. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
Lakip Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2017
Meily, Treesje, Jessica. Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 12, No. 2. 2017.
Saebani Ahmad, Beni. “ Metode penelitian”, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2008
Saifullah, Hukum Lingkungan, Malang: UIN Press, 2007.
Saifullah. Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia), Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
Septiawan Santana, Menulis lmiah Metodologi Penelitian Empiris (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007.
Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Tri Wahyuni, Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik (Konversi Minyak Tanah Ke LPG Di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Pada Tahun 2010), (Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 1433H/2012)
W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2009.
Wa Ode Arsyiah. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Jurnal. Public Inspiration.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

PlumX Metrics

Published
2022-12-09