Peran Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Hasan Al-Banna

Abstract

Partai politik sebagai salah satu organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara yang mempunyai tujuan yang sama untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai politik diberikan tujuan khusus oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Munculnya kasus korupsi massal yang terjadi di Kota Malang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat menurun sehingga diperlukan peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik. Adapun fokus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah yang pertama peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu ditinjau UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang kedua adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dan yang ketiga adalah peran partai politik dikaitkan dengan konsep Hasan Al-Banna. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan DPC PDI Perjuangan Kota Malang dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan sumber data sekunder adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Hasil dari penelitian ini adalah peran partai politik di Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan Kota Malang lebih terfokus kepada kader sedangkan pendidikan politik pada masyarakat belum terlaksana dengan baik. Peran PPP dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan pendidikan politik yaitu memberikan sosialisasi money politik. Faktor yang menjadi penghambat PDI Perjuangan ialah kepercayaan masyarakat berkurang, belum adanya pendidikan politik, masyarakat masih transaksional. Faktor pendukung ialah adanya publik figure yang bisa membantu tingkat partisipasi masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat PPP adalah ketidak percayaan masyarakat dan kurang seriusnya para calon. Peran partai PDI Perjuangan Kota Malang jika dikaitkan dengan konsep Hasan Al-Banna hanya aspek munculnya partisipasi masyarakat (musyarokah siyasiyah) yang terpenuhi dan peran PPP belum memenuhi aspek-aspek dari konsep Hasan Al-Banna.