Peran Kanwil Kemenkumham Dalam Harmonisasi Ranperda perspektif Siyasah Dusturiyah

  • Ahmad Fikry Wilian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Keywords: Efektivitas; Harmonisasi Ranperda; Kemenkumham; Siyasah Dusturiyah.

Abstract

Harmonisasi ranperda diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) juncto UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) guna mewujudkan Negara Indoneisa menjadi negara hukum serta merealisasikan pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu dan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi tanggung jawab presiden melalui kemenkumham untuk memfasilitasi harmonisasi ranperda sebelum ditetapkan, guna menghindari conflict of norm. Namun hal tersebut belum terimplementasi dengan baik. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini untuk dapat mendeskripsikan bagaimana efektivitas harmonisasi ranperda yang dilakukan kanwil kemenkumham serta dapat menganalisis pandangan siyasah dusturiyah terhadap harmonisasi ranperda. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data berupa data primer, sekunder dan tersier. Hasil data penelitian disajikan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ialah pertama, harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kanwil kemenkumham belum efektif karena faktor hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum dan faktor budaya hukum. Kedua, keberadaan kemenkumham sebagai pembantu presiden telah sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah khususnya tentang wizarah (kementerian) sebagai bebanan pemimpin dalam mengemban tanggung jawab fasilitasi harmonisasi ranperda guna mewujudkan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan. Bandung: Mizan, 2001.
Dhiaduddin, Muhammad Rais, Teori Politik Islam. Jakarta: Permata Sebuah Insani Tekan, 2001.
Hasan, Abu, al-Mawardi, al-Ahkam as Sulthaniyah wa al Wilayatul al-Diniyah. Mesir: Mustafha al-Asabi HalabI, tt.
Kansil, C.S.T, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Ghailia Indonesia, 1983.
Manan, Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: PSH FH UlI, 2002.
Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
S, Juhaya Praja, Filsafat Hukum Islam. Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009.
Ranggawidjaja, Rosjidi, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.Susanto, Hery, Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal. Jakarta: Millenium Publisher, 2003.
Rahardjo, Satcipto, Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Soehino, Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty, 1980.
Syafieq, Muhammad, Gobral, al-Mansu’ah al-Arabiyah al-Muyassarah. al-Qhoirah: Daru Qolam, 1965.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penertbit Universitas Indonesia Press, 1986.
Fuadi, Munir, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Jakarta: Kencana Prennamedia Group, 2013.
Jurnal
H, Taufik Simatupang, “Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah,” Jikh, Vol. 11(2017):14-16
Fitrian, Yuniko, “Pentingnya Budaya Hukum Dalam Masyarakat”, Jurnal Ilmiah, (tt): 6, http://jdih.bengkuluprov.go.id
Website
Tafsi al-Quran Surat at-Thoha Ayat 29, Risalah Muslim, diakses 16 November 2020, https://risalahmuslim.id/quran/thaa-haa/20-29/

PlumX Metrics

Published
2020-04-30
Section
Articles