Prosedur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Maslahah Mursalah

Abstract

Artikel ini berujtuan mendeksripsikan prosedur pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Malang terkait perparkiran. Jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dalam  wawancara kepada responden dan data sekunder dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Prov, Kab dan Kota, naskah akademik dan buku-buku. Kemudian data tersebut diedit, diperiksa lalu disusun secara cermat untuk dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa Prosedur yang telah dilakukan oleh DPRD dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran tidak sesuai amanat, seperti yang tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota karena terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan. Seperti, beberapa dari Anggota Dewan yang hanya menandatangani absensi sebagai legalitas tanpa mengikuti alur kegiatan sosialisasi, hal tersebut termasuk kedalam perbuatan tidak terpuji dan kurangnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga menjadi tidak efektif dalam pelaksanaan tahap pembentukkan Peraturan Daerah dan dalam kajian Maslahah Mursalah yang sesuai ialah menurut Al-Syatibi bahwa Maslahah Mursalah dapat dijadikan landasan hukum Islam sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.