Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa
Abstract
Peraturan desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. BPD dalam melakukan pembahasan dan penampungan aspirasi masyarakat kurang menyeluruh, dan dalam mensosialisasikan peraturan desa kurang baik sehingga masyarakat masih belum mengetahui tentang adanya peraturan desa. Tujuan dari adanya artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan BPD dalam membahas dan menetapkan peraturan desa prespektif maqashid syariah, dan untuk mengetahui bagaimana BPD dalam mensosialisasikan peraturan desa. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber penelitian primer dalam artikel ini adalah wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Data sekunder sebagai data pelengkap sumber data primer diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, studi literatur atau kepustakaan. Hasil dari artikel ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pembahasan dan penetapan peraturan desa di Desa Sumberagung kurang baik disebabkan dalam menampung aspirasi masyarakat tidak langsung kepada masyarakatnya melainkan diwakilkan kepada kepala dusunnya. Sedangkan didalam peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas keterbukaan, masyarakat berhak ikut andil dalam pembuatan aturan baik secara langsung maupun tertulis. Sehingga massyarakat Desa Sumberagung belum mengetahui adanya penampungan aspirasi masyarakat dan adanya peraturan desa.
Downloads
References
al- Zuhaili, Wahbah, tUshultal-Fiqhtal-Islami,tBeirut:tDartal-Fikr,t1986.
Efendi, Jonedi, Ibrahim Johanny, MetodetPenelitiantHukumtNormatiftdantEmpiris,t(Jakarta: kencana, 2016)
HanstAntlov,tNegaratdalamtDesa,t(Yogyakarta:LAPPERA,t2002)
Khallaf al-Wahab Abd, tilmutUshultAl-Fiqh,tkairo:tMaktabahtal-da’wahtal-Islamiyah,t1986
Moloeng, j Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002)
SoerjonotSoekanto,tPengantartPenelitiantHukum,t(Jakarta:UniversitastIndonesiatPress,t
1986
Karya Ilmiah
Ayunita, Khelda, Pengujian Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprudentie, Vol 3 No 2 (2016)
file:///E:/JURNAL%20SKRIPSI/BAHAN%20JURNAL/2821-5997-1-SM.pdf
Ngarsinintyas situ khoiriyah, sembiring walid , mustafa, “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa” Jurnal ilmu pemerintahan dan Sosial Politik 4 (2) (2016); 161-175
file:///E:/JURNAL%20SKRIPSI/BAHAN%20JURNAL/454-2211-2-PB.pdf
Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman teknis Peraturan Desa, 2018
file:///E:/JURNAL%20SKRIPSI/BAHAN%20JURNAL/NASKAH%20AKADEMIK%20PEDOMAN%20TEKNIS%20PERATURAN%20DESA.pdf
Syaputra, Yusrizal Adi, “Kajian Yuridis Praktik Legal Drafting Peraturan Desa di Indonesia” :Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 2, No 1 (2015), 6
file:///E:/JURNAL%20SKRIPSI/BAHAN%20JURNAL/1859-4634-2-PB.pdf
Syaifudin, Muhammad “Demokrasi Peraturan Desa, jurnal Hukum Universitas Diponegoro jilid 39 No 2(2010)
Pamuji, Kadar, Nasihuddin Abdul Aziz, Riswari, Riris Ardhana, Partisipasi Masyarakat Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman)
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/56-156-1-PB.pdf
Wijayanto, Dody Eko, “Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa”, Jurnal Independen Vol. 2 No. 1,
file:///E:/JURNAL%20SKRIPSI/BAHAN%20JURNAL/17-33-1-SM.pdf
Yuhandra, Erga “Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menjalankan fungsi Legislasi” Jurnal unifikasi Vol 3 NO. 2 juli 2016,
Ayunita, Khelda, Pengujian Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprudentie, Vol 3 No 2 (2016)
file:///E:/JURNAL%20SKRIPSI/BAHAN%20JURNAL/2821-5997-1-SM.pdf
Skripsi
Saputra, Prazoya “Optimalisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah), 2014
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa