Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur Terhadap Pelaksanaan Tindakan Korektif
Abstract
Ombudsman Perwakilan Jawa Timur (ORI JATIM) sebagai lembaga pengawas, bertugas mengawasi dan menyelesaikan laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik. Setiap tahun laporan meningkat dan terjadi secara berulang. ORI JATIM mengeluarkan produk hukum berupa Laporan Akhir Hasil Penelitian (LAHP) berisi tindakan korektif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengawasan ORI JATIM terhadap tindakan korektif menurut Peraturan Ombusman Nomor 38 Tahun 2019 dan Siyasah Syar’iyah, dan mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun metode pengumpulan data ialah wawancara dan dokumentasi terkait dengan data-data. Hasil penelitian pertama, pengawasan ORI JATIM terhadap tindakan korektif sudah sesuai Peraturan Ombudsman, namun dalam pengawasan secara umunya ORI JATIM kurang optimal karena masih terjadi pengulangan laporan masyarakat kepada intansi yang sama. Sedangkan menurut Siyasah Syar’iyah pengawasan ORI JATIM termasuk perbuatan amar makruf nahi mungkar, mirip dengan wilayah Al-hisbah. Kedua, faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap tindakan korektif ada dua, pendukung dan penghambat.
Downloads
References
Arikuanto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
Asmara, Galang. Ombudsman Republik Indonesia. Jakarta: Laksbang Jusitia, 2012.
Djazuli, A. Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2003.
Efendi, Jonedi, Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana, 2016.
Moloeng, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
Widodo, Joko. Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendikia, 2001.
Siagian, Sondang P. Fungsi-Fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian. Jakarta: Pustaka LP3S, 1989.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
Syah, Sirikit dkk, Media dan Pelayanan Publik : Cara memperbaiki pelayanan publik di Jawa Timur, Surabaya: The Jawa pos institute of pro-otonomi (jpip)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomro 1072.
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 478.
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Investigas Atas Prakarsa Sendiri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomro 1072.
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Laporan Tahun 2017. Surabaya: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, 2018.
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Laporan Tahun 2018. Surabaya: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, 2019.
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Laporan Tahun 2019. Surabaya: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, 2020.
Tim Penerjemah. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.
Fatimah, Siti. “Kepatuhan Penyelenggara Negara Terhadap Pengawasan Ombudsman RI” diakses tanggal 03 Januari 2020. https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/kepatuhan- penyelenggara-negara-terhadap-pengawasan-ombudsman-ri.