ANALISIS HUBUNGAN NEGARA DAN ADAT DALAM PERAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN TERHADAP PENENTUAN HAK WARIS ADAT BALI UNTUK ANAK PEREMPUAN

Abstract

Seiring perkembangan zaman dengan modernisai yang mulai merambah pada setiap aspek kehidupan masyarakat Bali telah terjadi pula perkembangan pada sistem waris khusunya mengenai adanya pemberian hak atas harta peninggalan terhadap kaum perempuan melalui Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali. Setelah dikeluarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali tersebut telah diterapkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 52/Pdt.G/2013/PN DPS yang menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan pewaris. Kedua putusan tersebut tentunya memberikan angin segar bagi kaum perempuan di Bali. Namun, dengan adanya putusan tersebut tentunya memiliki beberapa konsekuensi dalam penerapannya pada masyarakat Bali yang hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat Bali. Kaum perempuan dalam hukum adat bali merupakan kaum yang tidak mendapatkan hak waris atas harta peninggalan orang tua sejalan dengan dianutnya sistem patrilineal yang diterapkan dalam masyarakat bali. Kaum perempuan hanya mempunyai hak menikmati harta kekayaan orang tuanya selama ia belum kawin, apabila ia kawin, maka hak menikmati menjadi gugur.  Hal tersebut dikarenakan apabila seorang perempuan kawin, maka dia akan lepas dari ikatan kekerabatan keluarga asalnya (keluar dari clan) dan masuk kedalam ikatan kekerabatan suaminya.