Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Inkonsistensi Tahapan Pemanfaatan Panas Bumi Hutan Konservasi Menurut Peraturan Menteri Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 Presperktif Maslahah Mursalah

Nazilatur Rohmah — 2024-02-07

Pemanfaatan sumber daya alam, terutama panas bumi, harus dilalui beberapa tahapan agar suatu wilayah tersebut layak dan tidak berpotensi untuk merusak lingkungan. Peraturan Menteri Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 sebagai suatu payung hukum menjelaskan bagaimana tahapan pemanfaatan panas bumi di kawasan hutan konservasi yang mana terjadi ketidaksesuaian antara peraturan lain. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang- undangan. Sumber bahan hukum terdiri dari primer,skunder dan tersier. Bahan hukum yang didapatkan diolah dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya ketidakterpaduannya antara dua peraturan, yakni Peraturan Menteri Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dalam tahapan panas bumi yang mana tidak selaras dengan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan disebutkan bahwa adanya perbedaan urutan tahapan survei pendahuluan dan eksplorasi. Prespektif masalahah mursalah juga digunakan untuk mengetahui apakah tahapan pemanfaatan panas bumi ini dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan kepada flora fauna dan masyarakat sekitar hutan konservasi. Nyatanya, disuatu wilayah tahapan pemanfaatan panas bumi masih menimbulkan konflik dengan warga sekitar dan mengganggu pelestarian flora dan fauna yang ada di dalam hutan konservasi.

Kata kunci: Hutan Konservasi; Maslahah Mursalah; Tahapan pemanfaatan panas bumi;

Perizinan Pengelolaan Lahan Parkir Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Perspektif Maslahah Mursalah

Rinda Nur Hayati — 2024-02-10

Perizinan pengelolaan tempat parkir di Kota Malang selama ini mengacu pada Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir perspektif maslahah mursalah. Perda menerangkan untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki perorangan atau badan yang berdiri sendiri dan/atau menyatu dengan usaha pokoknya orang pribadi atau badan yang bersangkutan harus memiliki surat ijin usaha sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan. Tujuan penelitian ini mencari tahu apa upaya Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menangani perizinan pengelolaan tempat parkir di Kota Malang? Serta bagaimana implementasi Perda nomor 4 tahun 2009 tentang Perizinan Pengelolaan Tempat Parkir perspektif maslahah mursalah? Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi lapangan untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini melakukan observasi lapangan di Dinas Perhubungan. Hasil dari penelitian ini yakni, kita ketahui banyak sekali terjadi pelanggaran yang terjadi di Kota Malang terkait perizinan pengelolaan tempat parkir. Dengan demikian kita ketahui bahwa implementasi atau penerapan Perda Kota Malang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir belum berjalan dengan baik. Faktor yang menyebabkan belum terimplementasi dengan baik dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat. Padahal Dinas Perhubungan sudah melakukan sosialisasi dan upaya upaya agar Perda Kota Malang Nomor 4 tahun 2009 dapat berjalan dengan baik.

Urgensi Regulasi Artificial Intelligence di Indonesia Perspektif Teori Hukum Responsif dan Sadd Al-Dzariah

Linda Permata Sari — 2024-02-10

Perkembangan Artificial Intelligence di Indonesia telah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada aturan yang mengatur terkait Artificial Intelligence. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang mengatur Artificial Intelligence di Indonesia. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap urgensi regulasi Artificial Intelligence di Indonesia dan urgensi regulasi Artificial Intelligence perspektif teori Hukum Responsif dan Sadd Al-Dzariah, yang ditelaah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan statue approach, conceptual approach, dan comparative approach. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis menggunakan metode deskriptif dan komparatif. Hasil artikel ini menunjukkan: 1) regulasi Artificial Intelligence secara filosofis telah mengandung nilai kemanfaatan yang tinggi kepada masyarakat, karena hingga saat ini, Indonesia belum mempunyai regulasi yang mengatur terkait Artificial Intelligence, sedangkan Indonesia sudah mengalami beberapa kasus yang menimpa akibat penyalahgunaan Artificial Intelligence. 2) Urgensi Regulasi Artificial Intelligence di Indonesia telah sejalan dengan teori Hukum Responsif sebagai bentuk respon pemerintah terhadap kepastian hukum masyarakat dalam memanfaatkan Artificial Intelligence kedepannya. Selaras dengan Sadd Al-Dzariah yang hadir sebagai jalan tengah terhadap banyaknya permasalahan Artificial Intelligence yang dapat ditimbulkan karena mengandung kemudharatan yang dapat merugikan masyarakat.

Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Dalam Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Perspektif Maslahah Mursalah

Ifa Hasniyah — 2024-02-10

Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada sistem peradilan di Indonesia sehingga pemerintahan menganjurkan segala hal dilakukan dari rumah. Hal ini mendorong adanya pembaharuan sistem peradilan. Penerapan teknologi informasi dapat menjadi upaya mewujudkan peradilan yang modern dalam mencegah penyebaran Covid-19. Dengan itu diterbitkan PERMA No 1 Tahun 2019 yang mengamanatkan pemerintahan untuk mendukung pengembangan teknologi informasi melalui sistem e-Court. Penerapan e-Court maka suatu persidangan dapat dilakukan secara daring guna mewujudkan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis PERMA No 1 Tahun 2019 terhadap penyelesaian administrasi perkara dan persidangan di pegadilan menggunakan sistem e-Court dalam Upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di PTUN Surabaya telah menerapkan persidangan secara daring. Dampak dengan adanya e-Court adalah mempermudah para pencari keadilan serta dapat mewujudkan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan Maslahah Mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf. Sistem e-Court ini juga menjauhkan masyarakat yang berperkara dari kemudharatan yakni dengan membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan dengan hakim dan aparatur PTUN Surabaya sehingga dapat meminimalisir adanya penyimpangan kode etik maupun adanya pelanggaran hukum. Namun diluar itu pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yakni seperti misalnya sistem down dan adanya para pihak pendaftar yang masih belum terampil dalam menggunakan teknologi.

Kampanye Di Pondok Pesantren Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Devi Muhsonati — 2024-02-13

Kampanye pemilu adalah Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Kampanye politik menargetkan semua lapisan kalangan masyarakat tidak terkecuali Pondok Pesantren. Pada UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu meralarang Kampanye di Tempat Pendidikan. Sedangkan di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang telah dilaksanakan kegiatan kampanye politik oleh kunjungan partai politik, dengan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan analisis Putusan MK No 65/PUU-XXI/2023 perspektif Siyasah Dusturiyah. Tujuan penelitian yang pertama adalah menganalisis pelaksaan kampanye di Pondok Pesantren Sabilurrosyad berdasarkan Putusan MK No 65/PUU-XXI/2023, yang kedua adalah menganalisi perspektif siyasah dusturiyah terhadap kampanye politik di Pondok Pesanten Sabilurrosyad Malang. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Pada lokasi penelitian berada di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskripstif. Hasil dan pembahasan menyatakan kampanye politik di Pondok Pesantren Sabilurrosyad dalam pelaksaannya kampanye yang dilakukan di Pondok Pesantren adalah salah satu bentuk implementasi putusan MK No 65/PUU-XXI/2023 pada kampanye tersebut tidak membawa atribut sesuai dengan larangan pada PKPU No 15 Tahun 2023 . Sedangkan Kampanye dalam pespektif siyasah dusturiyah pencalonan dan kampanye untuk meraih jabatan politik tertentu dapat dibenarkan menurut hukum Islam bagi seseorang yang dalam dirinya terdapat kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas yang memdai untuk mengemban jabatan yang ia mencalonkan dan mengkampanyekan dirinya untuk menggapainya