KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI LANGGAR DAN MAJLIS TA’LIM

Abstract

Mushola (Langgar) dan Majlis Ta'lim menjadi salah satu wadah pendidikan nonformal
yang berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam. Perhatian Pemerintah terhadap
Majlis Ta'lim muncul ketika Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan
Keputusan Nomor 44 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Dakwah Keagamaan dan
Ceramah Subuh di Radio pada Masa Orde Baru. Pendidikan nonformal di Mushola dan
Majlis Ta'lim menjadi sasaran para aktor politik dalam melancarkan kepentingannya. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan,
teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan metode
analisis isi (content analysis). dan analisis wacana kritis (critical wacana
analysis). Secara ringkas, temuan penelitian ini adalah: (a) Majlis ta'lim merupakan lembaga pendidikan nonformal
yang berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Majlis Ta'lim semakin berkembang
di era Jokowi, ketika Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29
Tahun 2019 khusus tentang Majlis Ta'lim. (b) Langgar adalah tempat belajar agama
yang terbentuk dari budaya masyarakat Indonesia dalam belajar mengajar. Peneliti
tidak menemukan kebijakan tentang pendidikan agama Islam dilanggar secara eksplisit,
namun kebijakan ini tersirat dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Keagamaan
dan Pendidikan Agama.