Mewujudkan Pemilu Berintegritas melalui Optimalisasi Peran Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Abstract

Lembaga Bawaslu adalah karakteristik khas Indonesia, di mana Badan Pengawas            Pemilihan Umum dibentuk untuk mengawasi tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum,           menerima pengaduan, dan menangani pelanggaran administrasi serta pidana pemilu            yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.             Oleh karena itu, fokus dari penelitian ini adalah: (1) Standar komponen pemilu yang        berintegritas, dan (2) Peran Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang    berintegritas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Untuk memperoleh          hasil penelitian yang bermanfaat, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan   metode yuridis normatif. Dalam metode ini, digunakan dua pendekatan yaitu status          approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemilu       yang demokratis tidak menjamin terselenggara pemilu yang berintegritas pula. Berdasarkan       teori kepastian hukum, peran Badan Pengawas Pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan    umum yang berintegritas sangat penting. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh             Bawaslu meliputi pemuktahiran data pemilih, pencalonan, dana kampanye, pemungutan, perhitungan serta rekapitulasi hasil, bahkan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih,   hingga proses penyelesaian sengketa