PENAMBAHAN JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA PADA UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG IBU KOTA NUSANTARA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Abstract

Undang-Undang Ibu Kota Nusantara terbaru menambahkan masa jangka waktu hak guna usaha menjadi 190 tahun alasan dari penambahan jangka waktu hak guna usaha tersebut untuk mempercepat pembangunan di Ibu Kota Nusantara, hal tersebut tentu berbeda dengan pengaturan hak guna usaha pada undang-undang pokok agraria. Tujuan artikel ini Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pasal 16 A Ayat (1) Undang Undang Nomor  21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Nusantara Terkait Hak Guna Usaha. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan 2 (dua) pendekatan yaitu statue approach dan conceptual approach. Hasil artikel ini menunjukan adanya pemberlakukan 2 (dua) sikluas terhadap Pengelolaan Hak Guna Usaha dalam Pasal 16 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Nusantara akan memunculkan permasalahan akan adanya monopoli hak atas tanah oleh investor yang menanamkan modalnya, dapat mengurangi prinsip penguasaan tanah oleh negara, serta akan menyebabkan konflik atau sengketa agraria. Hal tersebut tentu tidak sesuia dengan  Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pandagan Maṣlaḥah Mursalah terhadap Pasal 16 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Nusantara bertentangan dengan syara’. Penambahan masa waktu hak guna usaha sendiri hanya menguntungkan kelompok tertentu, dapat menimbulkan ketidak adilan sosial dalam masyarakat.