Dualisme Kompetensi Pengadilan Dalam Pengangkatan Anak Yang Beragama Islam: Pengaturan pengangkatan anak dalam hukum positif dan hukum Islam, hak dan status anak dalam proses pengangkatan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama - Pratama, Amelia Putri (Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 2024)
Setiap Peradilan memiliki kewenangan khusus yang sering disebut sebagai kewenangan absolut. Proses pengangkatan anak di Indonesia melalui pengadilan diatur oleh dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum positif (hukum yang berlaku di negara) dan hukum Islam (syariah). Pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam pengesahan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam, tetapi dalam praktiknya masih terdapat Pengadilan Negeri yang mengesahkan terkait pengangkatan anak yang beragama islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengangkatan anak dalam hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pengangkatan anak di Indonesia diatur oleh dua sistem hukum, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Anak angkat berdasarkan hukum positif memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dimana dalam hal waris anak angkat termasuk dalam ahli waris. Sedangkan kedudukan anak angkat berdasarkan hukum islam tidak sama dengan anak kandung dimana dalam hal kewarisan anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah.