Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2022 Di Area Alun-Alun Kota Pasuruan Perspektif Maslahah Al-Ghazali - Rizqiyah, Rifatul; Setyobudi, Teguh (Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 2024)
Alih fungsi trotoar di Kota Pasuruan masih kerap terjadi sehingga trotoar telah beralih fungsi menjadi tempat yang nyaman bagi pedagang kaki lima. Sehingga trotoar sendiri sudah kehilangan fungsinya yang awalnya fungsi trotoar adalah sebagai jalur pejalan kaki dan disabilitas saat ini berubah fungsi menjadi kegiatan usaha atau berdagang. Realitanya masyarakat Kota Pasuruan yang menggunakan fasilitas trotoar harus turun ke badan jalan dengan adanya resiko terserempet kendaraan bermotor dan mengganggu perjalanan orang lain yang seharusnya menggunakan fasilitas trotoar. Sehingga bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang penataan kawasan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di area trotoar alun-alun Kota Pasuruan dan bagaimana tinjauan maslahah al-ghazali terhadap alih fungsi trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di kawasan trotoar alun-alun Kota Pasuruan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, metode penelitian yuridis empiris dijadikan arahan untuk menganalisis isu hukum yang timbul dan kemudian hasil pembahasan akan diarahkan pada pendekatan yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder, data tersier, perolehan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi setelah data diperoleh maka dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di area Alun-Alun Kota Pasuruan adalah belum terwujudnya dengan baik sebab masih didapatkan alih fungsi trotoar yang digunakan untuk tempat atau lokasi berjualan sehingga hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum para pedagang kaki lima di area trotoar alun-alun Kota Pasuruan. Alih fungsi trotoar ditinjau dari prespektif maslahah al-ghazali masih belum memenuhi prinsip-prinsip maqosid syariah.