Al-Balad: Journal of Constitutional Law

KEWENANGAN KPK DALAM PENGUSUTAN KASUS KORUPSI OLEH TNI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 87/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE AL-GHAZALI

2025-10-11T17:10:07+00:00

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 menegaskan kewenangan KPK dalam mengusut tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI, Putusan ini memberikan batasan hukum bahwa KPK hanya memiliki kewenangan menangani kasus yang melibatkan unsur militer jika lembaga tersebut sudah memulai penyelidikan sejak awal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas hukum, serta perspektif Good Governance Al-Ghazali, yang berlandaskan pada nilai tanggung jawab, amanah, dan transparansi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang relevan. Sumber data terdiri dari data primer, seperti Undang-Undang KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta data sekunder yang mencakup buku, artikel, dan jurnal yang membahas hukum korupsi dan yurisdiksi militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK berhasil memberikan kepastian hukum dengan menetapkan batas yurisdiksi KPK secara jelas. Dari perspektif Al-Ghazali, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif menjadi sangat penting, sehingga harmonisasi regulasi bagaimana Kewenangan KPK ini dapat dijalankan secara efektif dan selaras dengan peradilan militer menjadi suatu keharusan. Hal ini mencakup revisi peraturan yang jelas mengenai batasan dan koordinasi antara kedua institusi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau konflik yurisdiksi.

Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan Untuk Mewujudkan Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Kemanusiaan dalam Pembaharuan KUHP

2025-10-15T04:04:03+00:00

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai kemanusiaan. KUHP lama yang didominasi paradigma retributif dinilai tidak lagi relevan karena menimbulkan berbagai permasalahan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya residivisme, dan ketidakadilan dalam penerapan sanksi pidana. KUHP baru mengedepankan prinsip keadilan substantif, kemanusiaan, dan kepastian hukum, serta memperkenalkan pidana alternatif seperti kerja sosial dan pengawasan guna mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis perbandingan antara KUHP lama dan baru. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru memperkuat asas legalitas dan asas kesalahan, memberi ruang individualisasi pidana, serta mengakomodasi perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Meskipun demikian, implementasi KUHP baru menghadapi tantangan berupa kebutuhan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, pembaruan KUHP diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan responsif terhadap nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia

Efektivitas Penerapan Pelestarian Tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah Perspektif Maqashid Syari'ah

2025-11-05T04:05:56+00:00

Abstract:

Bau nyale as a noble tradition, its existence is recognized and even maintained and preserved by the people of Central Lombok, but in the last decade the reality of society has shown a decline in participation in implementing this tradition. In fact, according to Article 12 Paragraph (4) of Regional Regulation Number 16 of 2021, culture must be maintained or preserved. This fact encourages researchers to study the effectiveness, inhibiting factors and review of the maqashid sharia of Imam Al-Syatibi regarding the preservation of the bau nyale tradition. This type of research is empirical juridical with a sociological juridical approach. The sources of research data include primary, secondary and tertiary. Data were obtained through interview techniques with purposive sampling techniques and analyzed using qualitative juridical. The results of the study show that the implementation of the preservation of the bau nyale tradition in Central Lombok is categorized as effective, but leaves behind factors that the community has not fully obeyed. This is due to a decrease in understanding, minimal socialization and education and the influence of modernization. The efforts made by the Department of Tourism and Culture are in line with the maqashid syari'ah of Imam Al-Syatibi in preserving the smell of nyale tradition.

Abstrak:

Bau nyale sebagai tradisi yang luhur eksistensinya diakui bahkan dijaga serta dilestarikan oleh masyarakat Lombok Tengah, namun pada dekade akhir realita masyarakat menunjukkan penurunan partisipasi dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Padahal menurut Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 bahwa budaya itu harus dipelihara atau dilestarikan. Fakta ini mendorong peneliti untuk mengkaji efektivitas, faktor penghambat serta tinjauan maqashid syari’ah Imam Al-Syatibi terhadap pelestarian tradisi bau nyale. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian meliputi primer, sekunder dan tersier. Data diperoleh melalui teknik wawancara dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling dan dianalisis menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan pelestarian tradisi bau nyale di Lombok tengah terkategorikan efektif, namun menyisakan faktor masyarakat yang belum taat secara menyeluruh. Hal itu disebabkan karena penurunan pemahaman, minimnya sosialisasi dan edukasi serta pengaruh modernisasi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah selaras dengan maqashid syari’ah Imam Al-Syatibi dalam pelestarian tradisi bau nyale.

Perlindungan Kawasan Taman Nasional Bromo Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Perspektif Fiqh Bi’ah

2026-01-14T14:38:13+00:00

Perlindungan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan upaya penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati di Indonesia. berbagai inisiatif untuk menjaga kelestarian kawasan, termasuk pemantauan satwa, restorasi habitat, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur teknologi, dan kurangnya partisipasi masyarakat masih menjadi kendala dalam mencapai efektivitas yang optimal. Perspektif Fiqh Bi’ah memberikan dimensi tambahan dalam upaya pelestarian ini, dengan mengedepankan nilai-nilai spiritual yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga dan melindungi lingkungan alam. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana upaya perlindungan kawasan taman nasional yang dilakukan oleh Pemerintah yang ditinjau menggunakan konsep hukum yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam serta tinjaun Fiqh Bi’ah.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis soiologis. Lokasi penelitian berada di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengaitkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan fakta di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya perlindungan kawasan taman nasional menunjukkan adanya berbagai upaya dalam pelaksanaan perbaikan kawasan. Dalam hal ini, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, Infrastruktur Teknologi serta strategi operasional untuk mengoptimalkan upaya penanganan terhadap wilayah yang sudah rusak dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian upaya melindungi kawasan taman nasional juga sejalan dengan prinsip Fiqh Bi’ah dalam Hukum Islam, yang mengutamakan kelestarian lingkungan.