Journal of Islamic Business Law

Analisis Hukum Perjanjian Bisnis Claw Machine antara Agen Permainan dan UMKM

Mufarrohah Mufarrohah — 2025-12-08

Adanya fenomena permainan cakar mesin di tempat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mendapat banyak perhatian dari khalayak umum tak terkecuali para akademisi dan MUI, hal tersebut merupakan bisnis yang dijalankan oleh beberapa agen permainan cakar mesin dengan menawarkan sebuah kesepakatan atau bisnis pada pemilik UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan cakar mesin dengan pelaku usaha UMKM dan untuk mengatahui perspektif fiqh muamalah terhadap perjanjian bisnis tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan yuridis sosiologis, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dengan menggunakan metode pengolahan data editing, classifying, vrifying, analysing, dan concluding. Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) mekanisme yang dilakukan oleh agen permainan dengan pemilik toko yaitu dengan cara agen permainan menitipkan permainan kepada pemilik toko dan agen permainan memberikan ketidakseimbangan berupa uang untuk mengganti listrik yang terpakai sesuai dengan pendekatan. Kemudian agen melakukan kesepakatan bagi hasil dari penjualan koin kepada pemilik toko dengan besaran persentase yang disepakati dan sesuai dengan penghitungan koin dalam mesin. (2) Perspektif fiqh muamalah terkait perjanjian yang dilakukan agen permainan dengan pemilik toko, terdapat 2 akad yaitu, akad wadi'ah yad amanah, dan akad muḍarabah. Dalam perspektif fiqh muamalah, akad yang dilakukan oleh keduanya sedari awal merupakan akad batil dan secara hukum dianggap tidak ada, karena objek akad dalam akad ini yaitu permainan cakar mesin mengandung unsur untung-untungan atau judi untuk mendapatkan hadiah yang dicapit. Hal tersebut tentu dilarang oleh syari'at. Selain itu, karena dalam pembagian hasil penjualan koin terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan.

Urgensi Uji Tipe Ulang Sepeda Motor Kustomisasi dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Aufa Alfaridz — 2025-12-08

Pengujian tipe ulang diperlukan ketika kendaraan mengalami perubahan bentuk, fungsi, atau konstruksi yang signifikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan tetap memenuhi standar keselamatan dan layak untuk digunakan di jalan raya. setiap pemilik bengkel diwajibkan untuk mengujikan tipe ulang kendaraan kepada Direktur Jendral Perhubungan dan mengetahui respon dari pemilik bengkel tersebut dan melihat kepada tinjauan Syariah dengan berjalannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung kepada pihak-pihak terkait di 3 bengkel kustomisasi di Kota Malang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum hasil dari pengerjaan bengkel, Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pemilik usaha bengkel yang belum memahami sepenuhnya pentingnya pengujian tipe ulang dari sisi hukum maupun agama. Beberapa menganggapnya sebagai beban administratif semata, bukan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keselamatan publik. kebijakan ini dapat dijalankan secara efektif dan selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan yang diajarkan dalam Islam. Dari perspektif maqashid syariah, pengujian tipe ulang sejalan dengan prinsip menjaga jiwa (hifzh al-nafs), melindungi harta (hifzh al-mal), dan menjaga agama (hifzh ad-din).

Legalitas dan Hukum Fiqh Muamalah dalam Praktik Perdagangan Binary Options di Indonesia

Yanik Indriani — 2025-12-08

Selama masa pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid-19 opsi biner kembali diminati oleh banyak pihak sebagai investasi jangka pendek dengan model transaksi high risk-high return. Resiko perdagangan opsi biner kian meningkat sebab seluruh kegiatan perdaganagan dilakukan secara daring. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian diperlukan aturan perundang-undangan yang jelas dan juga penelitian untuk mengetahui status hukum opsi biner berdasarkan fiqh muamalah.

Artikel ini berfokus pada legalitas yang terdapat dalam transaksi opsi biner di Indonesia dan status hukumnya dalam fiqh muamalah dengan melihat sistem transaksinya. Artikel ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji berbagai bahan hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang telah dikumpulkan dan diedit akan diklasifikasikan kemudian dianalisa sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.

Dari artikel ini ditemukan bahwa opsi biner tidak diadaptasi secara khusus di Indonesia. Legalitas perdagangan opsi biner tidak terpisah dari legalitas pialang yang menyelenggarakannya. Hal ini disebabkan oleh tolak ukur legal atau tidaknya perdagangan ini bukanlah bentuknya melainkan penyelenggara perdagangan. Dalam fiqh muamalah, jual beli opsi biner dikelompokkan sebagai jual beli yang dilarang sebab tidak memenuhi syarat barang untuk diperjualbelikan. Dalam jual beli opsi biner ditemukan banyak ‘aib yang merusak akad jual beli. Perdagangan opsi biner dipenuhi oleh spekulasi dan kemungkinan manipulasi yang tinggi.

Harmonisasi Regulasi Stablecoin dalam Pembayaran Lintas Negara Perspektif Maṣlaḥah Mursalah di Indonesia

Ahmad Ibnu Ruba'i — 2025-12-08

Artikel ini menganalisis penggunaan stablecoin sebagai valuta asing dalam pembayaran lintas negara dari perspektif maslahah mursalah. Di tengah potensi stablecoin untuk mengatasi inefisiensi sistem pembayaran tradisional, implementasinya di Indonesia terhambat oleh disharmoni regulasi antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3 Tahun 2024 yang membuka inovasi dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/7/PBI/2022 yang melarang aset kripto sebagai dasar transaksi valuta asing. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi manfaat dan risiko penggunaan stablecoin serta mengkajinya melalui teori maslahah mursalah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan stablecoin menawarkan manfaat efisiensi biaya, kecepatan transaksi, stabilitas nilai, dan inklusi keuangan. Namun, risikonya meliputi ketidakpastian regulasi, transparansi cadangan, keamanan teknologi, dan dampak sistemik. Dari tinjauan maslahah mursalah, penggunaan stablecoin terbukti memenuhi kriteria maslahah haqiqi (hakiki) dan universal, serta dapat selaras dengan prinsip syariah jika dikelola dengan cadangan transparan untuk transaksi riil. POJK No. 3 Tahun 2024 dinilai lebih sejalan dengan prinsip maslahah mursalah dibandingkan PBI No. 24/7/PBI/2022

Analisis Kebijakan Money Politics dalam Pemilu Ditinjau dari Perspektif Sadd adz-Dzari’ah

Achmad Azizi Fadhil — 2025-12-10

Artificial Intelligence (AI) merupakan kecerdasan buatan yang mampu berperan sebagai manusia, mampu meniru atau mensimulasikan perilaku manusia dalam menyelesaikan tugas, mampu berfikir seperti manusia, dan mampu berpikir secara rasional dan bertindak rasional. Terdapat dua fokus pembahasan dalam penelitian ini. Pertama, penggunaan Artificial Intelligence (AI) guna pengisi suara tanpa izin yang bertujuan untuk komersial ditinjau dari perspektif UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kedua, penggunaan Artificial Intelligence (AI) tanpa izin ditinjau dari Fiqh mu`amalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Terdapat tiga bahan hukum yang digunakan yaitu primer, sekunder dan tersier. Teknik dalam pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan internet serta dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif dan deskriptif. Penelitian ini menunjukkan Artificial Intelligence (AI) yang digunakan secara tidak sah dengan memanipulasi video atau audio melanggar beberapa undang-undang tentang informasi elektronik, hak cipta, dan prinsip bisnis karena menyebarkan informasi bohong dan melanggar hak cipta serta moral publik figur.

Efektivitas Larangan Impor Pakaian Bekas dan Praktik Thrifting di Madiun dalam Perspektif Maslahah

Fathur Alfin Prasetyo Putra — 2025-12-10

Larangan jual beli pakaian bekas impor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan dalam ekonomi di Indonesia, karena munculnya pakaian bekas impor terdapat bahaya yang ditimbulkan dan juga mementingkan hasil untuk diri sendiri. melihat bahaya yang ditimbulkan oleh pakaian bekas impor, tetapi dalam praktiknya masih banyak yang mengenyampingkan dari larangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini unutk mengetahui efektivitas peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 terhadap larangan penjualan pakaian bekas impor di Kota Madiun. Serta mengetahui tinjauan maslahah terhadap larangan jual beli pakaian bekas impor di Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, mengambil sumber data primer dengan wawancara kepada dinas perdagangan, penjual, dan pembeli serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sebagainya. Hasil dari penelitian yang dilakukan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tidak efektif, karena kurangnya sosialisasi dari pihak dinas perdagangan, dan dari masyarakat yang masih banyak melakukan jual beli pakaian bekas impor. dari sisi maslahah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat melindungi kesehatan masyarakat kemudian dalam mendapatkan harta hal tersebut sudah melalui cara yang halal (Dharuriyyah), membantu ekonomi lokal dan memenuhi kebutuhan penjual sehingga sangat berpengaruh terhadap pemasukan perekonomian penjual (Hajiyyah), kemaslahatan yang sifatnya tersier (Tahsiniyyah).

Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Konsumen atas Ganti Rugi Akad Sewa Jasa Pengiriman Sapi

Rahmattulloh Rahmatullah — 2025-12-10

Murni merupakan perusahaan jasa pengiriman sapi antar pulau melalui jalur laut menggunakan kapal kayu, yang berlokasi di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Jasa ini banyak diminati oleh pebisnis sapi di Pulau Madura karena dianggap efisien, ekonomis, dan minim risiko. Namun, risiko tetap ada, terutama terkait cuaca laut yang tidak menentu, yang menyebabkan kematian sapi selama perjalanan meskipun telah memenuhi SOP dan seleksi ketat. Dalam kondisi demikian, konsumen seringkali menuntut ganti rugi, meskipun penyebab kerugian adalah force majeure yang berada di luar kendali pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik akad sewa jasa pengantar sapi di CV. Murni, dan bagaimana tinjauan fikih muamalah dan hukum perlindungan konsumen terhadap tuntutan ganti rugi akibat force majeure. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad sewa jasa di CV. Murni termasuk akad ijarah yang dilakukan secara lisan. Dalam perspektif fikih muamalah, force majeure dikategorikan sebagai kondisi darurat yang merujuk pada kaidah "al-ḍarar yuzāl" (kemudaratan harus dihilangkan). Dari sisi hukum perlindungan konsumen, CV. Murni telah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha, sementara konsumen belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi dalam kasus ini tidak memiliki dasar hukum yang sah baik menurut fikih muamalah maupun hukum positif.

Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah terhadap Merchant Discount Rate dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Dita Dewi Anggraini — 2025-12-10

Penelitian ini mengkaji kesesuaian Merchant Discount Rate (MDR) dalam transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan prinsip hukum perjanjian syariah. Meskipun QRIS memberikan kemudahan transaksi digital, mekanisme pemotongan MDR yang dibebankan kepada merchant, khususnya pelaku UMKM, menimbulkan persoalan dari sisi transparansi, kesepakatan, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah regulasi yang berlaku serta prinsip akad dalam Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar merchant tidak memahami secara jelas keberadaan dan besaran MDR, bahkan sering kali tidak ada persetujuan eksplisit yang sesuai dengan syarat sah akad syariah. Selain itu, ketimpangan posisi tawar antara merchant dan penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) memperkuat indikasi ketidakadilan dalam kontrak. Dalam konteks hukum Islam, hal ini berpotensi melanggar prinsip ridha, kejelasan akad, dan mengandung unsur gharar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya transparansi kontrak, edukasi hukum fiqih muamalah kepada pelaku usaha, serta reformulasi akad yang lebih adil dan syariah-compliant dalam sistem pembayaran digital. Dengan demikian, diharapkan ekosistem QRIS dapat berjalan secara efisien dan tetap selaras dengan nilai-nilai syariah.

Identifikasi Praktik Maysir Pada Perolehan Lazrewards Di Lazada Perspektif Kitab Al Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam

Durrotun Ni'mah — 2025-12-10

Berkembangnya teknologi dan munculnya perdagangan online seperti Lazada, kemudahan akses pasar dan fitur promosi yang ditawarkan sangat menguntungkan, namun terdapat risiko yang tinggi pada beberapa fitur, seperti LazRewards, yang dapat mengandung unsur penipuan yang mendekati praktik maysir. Penelitian ini fokus pada analisis dan praktik pengenalan maysir dalam perolehan LazRewards melalui perspektif kitab Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām oleh Syekh Muhammad Yūsuf Qarḍāwī, guna memahami serta menganalisis dampak dan menguasai fitur ini dalam konteks e-commerce. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan metode analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat cara untuk mendapatkan saldo LazRewards di Lazada, yaitu bisa dengan cara memainkan permainan, menonton video pendek, memberikan ulasan produk atau menyelesaikan misi pemesanan produk. Analisis perolehan LazRewads menggunakan kitab Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām karangan Syekh Muhammad Yūsuf Qarḍāwī menunjukkan bahwa sistem dan mekanisme perolehan tidak mengandung unsur maysir (perjudian). Pemberian rewards didasarkan pada aktivitas nyata pengguna tanpa adanya ketidakpastian akan keuntungan, potensi kerugian dan taruhan. Oleh karena itu, perolehan LazRewads dianggap halal dan sesuai prinsip syariah menurut kitab karangan Syekh Muhammad Yūsuf Qarḍāwī tersebut.

Penerapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard terhadap Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Tulungagung No. 1573/Pdt.G/2024/PA.TA)

Firmansyah muhammad — 2025-12-17

Naskah Munculnya fenomena putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah mendorong penelitian ini. Fenomena ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dasar hukum dan pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim ketika mereka membuat keputusan NO dalam kasus wanprestasi kontrak pembiayaan syariah. Selain itu, bagaimana keputusan ini berdampak pada hak-hak pihak dan sistem peradilan agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung dengan rincian No. 1573/Pdt.G/2024/PA.TA dan literatur hukum yang berkaitan dengan acara tersebut digunakan sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan, meskipun substansi wanprestasi telah terbukti, putusan NO dijatuhkan karena gugatan penggugat mengandung cacat formil berupa ketidaksesuaian antara posita dan petitum, yang dikenal sebagai libel samar. Hasil ini menegaskan bahwa kualitas formil gugatan sangat penting untuk proses persidangan berlangsung. Studi ini membantu memperkuat pemahaman tentang hukum acara dalam praktik ekonomi syariah. Ini juga menjadi referensi penting bagi penggugat saat mereka membuat gugatan formal untuk menghindari kegagalan prosedural.