Journal of Islamic Business Law

Implementasi Pembinaan UMKM di KEK Mandalika dalam Perspektif Hukum Positif & Maqashid Syariah

Baiq Hail Azizah, Iffaty Nasyiah, Muhammad Amiril A'la — Wed, 24 Jun 2026 00:38:46 +0000

Abstrak:

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Kehadiran investasi di KEK Mandalika memberikan peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal, namun pada praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pengembangan dan pembinaan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan UMKM berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal serta menganalisisnya dalam perspekif maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan UMKM di KEK Mandalika telah dilakukan melalui program pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas usaha, bantuan pemasaran, dan akses permodalan. Akan tetapi, implementasi pembinaan belum berjalan optimal karena adanya keterbatasan sumber daya, minimnya sosialisasi, kurangnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya partisipasi sebagian pelaku UMKM. Dalam perspektif maqashid Syariah, pembinaan UMKM merupakan bentuk perlindungan terhadap harta (hifz al-mal), upaya mewujudkan keadilan ekonomi (al-`adl), serta bentuk kemaslahatan bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pembinaan melalui penguatan kemitraan, pengawasan, dan kebijakan yang berpihak kepada UMKM lokal.

Legal Reformulating Illegal Parking Supervision through Participatory Governance and Sadd al-Dzari’ah Principles

Wed, 24 Jun 2026 01:12:50 +0000

This study is motivated by the widespread practice of illegal incidental parking during carnival events in the City of Malang, which has caused losses to the public and reflected the weak supervision of the local government. The limited resources of the Malang City Transportation Agency have hindered effective monitoring across all locations, thereby necessitating an alternative mechanism through community participation-based supervision. This research aims to examine the role of the Malang City Transportation Agency in addressing such violations and to analyze them from the perspective of sadd al-dzari’ah. This study employed an empirical juridical research method with sociological and statutory approaches. Primary data were obtained through interviews and observations, while secondary data were derived from relevant regulations and literature. The findings reveal that community participation-based supervision is implemented through public reporting, coordination with local village officials, and follow-up actions by the Transportation Agency. This mechanism is considered effective in overcoming the limitations of formal supervision and enhancing efforts to address illegal incidental parking practices. From the perspective of sadd al-dzari’ah, participatory supervision serves as a preventive measure to block pathways leading to harm, such as illegal levies, public inconvenience, and social conflict. Therefore, community involvement in supervision represents a relevant strategy that aligns with the preventive principles of Islamic law in creating order and justice in the management of incidental parking during carnival events in Malang City.

Rekonstruksi Strategi Preventif Pencegahan Fraud Koperasi Berbasis Efektivitas Hukum dan Sadd adz-Dzarī‘ah

Faradillah Rahman Septiani, Faishal Agil Al Munawar — Wed, 24 Jun 2026 05:35:54 +0000

Penyimpangan dan potensi fraud dalam pengelolaan koperasi masih menjadi permasalahan di Kota Malang meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur tata kelola koperasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran, sehingga diperlukan strategi preventif yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mampu membangun kesadaran hukum pengelola koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi preventif yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam mencegah fraud pada sektor koperasi serta mengkaji strategi tersebut dalam perspektif Sadd adz-Dzarī‘ah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi preventif dilakukan melalui aspek regulasi, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas. Namun, efektivitasnya masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya pengawas, rendahnya pemahaman pengurus koperasi terhadap regulasi, serta lemahnya transparansi pengelolaan koperasi. Dalam perspektif Sadd adz-Dzarī‘ah, strategi tersebut telah mencerminkan upaya menutup celah terjadinya fraud, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan pengawasan, edukasi hukum, dan konsistensi penerapan regulasi.

Problematika Akad Pinjaman Koperasi Bersyarat Setor Susu dalam Perspektif Maslahah

Nabila Muazizati Anwari, Suud Fuadi — Wed, 24 Jun 2026 09:51:56 +0000

Pinjaman modal yang berlangsung pada KUD Tani Luhur Kasembon Kabupaten Malang adalah sebagian dari praktik bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan produktif. Pinjaman dana dengan memberikan imbalan termasuk akad tijarah (akad profit). Namun dalam penerapan pinjaman modal oleh KUD kepada peternak sapi perah belum menggunakan akad syariah. Maka perlu perspektif maslahah yang kemudian dianalisis menggunakan akad muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pinjaman di KUD Tani Luhur Kasembon mengaitkan pinjaman dengan nilai setor susu (Rp. 7.500/liter) dengan atau tanpa BPKB dengan bunga 2% per bulan. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini mendekati akad Murabahah dan Wakalah Bil Ujrah namun belum memenuhi syarat akad syariah karena masih bersifat konvensional. Dari segi maslahah mursalah, sistem ini memenuhi kriteria maslahah untuk keperluan produktif, tetapi belum memenuhi prinsip maslahah untuk kebutuhan konsumtif karena menggunakan sistem bunga, bukan bagi hasil syariah.

Konstitusionalitas Kebijakan Utang Negara dan Perlindungan Hak Ekonomi dalam Hukum Keuangan Publik

Mumtaza Ilma Afkarina — Wed, 24 Jun 2026 10:20:48 +0000

Akumulasi utang pemerintah pusat yang terus meningkat menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai implikasinya terhadap perlindungan hak ekonomi warga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum akumulasi utang pemerintah pusat terhadap perlindungan hak ekonomi warga negara, menelaah hubungan antara kebijakan utang dengan pemenuhan hak-hak ekonomi konstitusional, serta mengkaji mekanisme hukum yang tersedia untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan utang negara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi pengelolaan utang lebih bersifat prosedural-administratif dan belum mengakomodasi dimensi substantif perlindungan hak ekonomi warga negara. Meningkatnya beban pembayaran utang mempersempit ruang fiskal bagi pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, sehingga menimbulkan ketegangan antara disiplin fiskal dengan kewajiban konstitusional negara. Mekanisme pengawasan yang ada pun belum menjangkau dimensi hak asasi manusia dalam pengelolaan fiskal negara. Penelitian ini menegaskan perlunya integrasi perspektif hak asasi manusia ke dalam kerangka hukum kebijakan ekonomi guna mewujudkan perlindungan hak ekonomi warga negara secara substansial dan berkeadilan.

Ketidakpastian Objek Akad Pouch Wish TikTok dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Marcel Klana Sya`rani — Wed, 24 Jun 2026 10:55:32 +0000

Perkembangan teknologi digital telah mendorong maraknya transaksi jual beli melalui live streaming di TikTok Shop, termasuk praktik pouch wish. Praktik ini melibatkan pembelian berdasarkan warna benik sebagai harapan tanpa mengetahui secara pasti isi pouch, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang berpotensi mengandung unsur gharar dan bersifat spekulatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan praktik pouch wish dari perspektif hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 serta perspektif hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian bersifat yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pelaku usaha, pengguna TikTok Shop, dan konsumen, sementara data sekunder bersumber dari literatur, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pouch wish di live streaming TikTok tidak memenuhi syarat sah akad dalam hukum Islam karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian objek) dan maysir (spekulasi), sehingga bertentangan dengan prinsip Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 yang menekankan keterbukaan informasi, kejelasan akad, larangan gharar dan tadlis, serta keadilan dan transparansi dalam transaksi digital. Dari sudut hukum positif, praktik ini melanggar hak konsumen atas informasi yang jelas dan benar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen, berpotensi menyesatkan konsumen, mendorong pembelian impulsif, serta melemahkan posisi tawar mereka dalam e-commerce.

Legalitas Pembakaran Bata Merah Berpolusi dalam Perspektif Perda Kab. Mojokerto No. 5 tahun 2023 dan Maslahah

Moh. Ichlasul Amal — Wed, 24 Jun 2026 12:01:23 +0000

Abstrak:

Usaha pengrajin bata merah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang di masyarakat karena tingginya permintaan terhadap bahan bangunan tersebut. Namun, proses produksi bata merah, khususnya pada tahap pembakaran, berpotensi menimbulkan polusi udara yang dapat mencemari lingkungan, menimbulkan bau tidak sedap, serta berdampak pada kesehatan masyarakat di sekitar lokasi produksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pengrajin bata merah terhadap polusi udara akibat aktivitas pembakaran bata merah ditinjau dari perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta prinsip maslahah dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengrajin bata merah di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengrajin terhadap pengendalian pencemaran udara masih tergolong rendah hingga sedang. Aktivitas pembakaran bata merah memberikan manfaat ekonomi sebagai sumber mata pencaharian masyarakat, namun juga menimbulkan dampak negatif berupa polusi udara yang berpotensi mengganggu kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Dalam perspektif maslahah, aktivitas tersebut dapat dibenarkan apabila manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada kemudaratan yang ditimbulkan serta disertai upaya pengendalian pencemaran udara.

perlindungan hukum Perlindungan Pembeli Beritikad Baik atas Barang Curian melalui Integrasi Hukum Konsumen dan Muamalah

Ari Tasyabani Muis — Wed, 24 Jun 2026 12:22:14 +0000

Pemberian perlindungan hukum bagi konsumen beritikad baik harus sangat perlu diperhatikan, apalagi dalam transaksi ada unsur penipuan. Seringnya terjadi kondisi demikian menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan perlindungan hak konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen beritikad baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta tinjauannya dalam perspektif fikih muamalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transaksi jual beli barang hasil curian menyebabkan tidak terpenuhinya hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas informasi yang benar dan jelas mengenai asal usul barang. Akibatnya, pembeli beritikad baik menjadi pihak yang dirugikan ketika barang tersebut terbukti diperoleh dengan cara yang salah. Pasal 45 dan 47 undang-undang perlindungan konsumen telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi dan litigasi serta membuka kemungkinan pemberian ganti rugi tanpa menghapus tanggung jawab pidana pelaku. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi ini bertentangan dengan prinsip muamalah karena mengandung gharar katsir sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, sehingga pembeli berhak mengajukan khiyār ‘aib atas cacat hukum yang melekat pada objek transaksi.

Keadilan Fiskal dalam Penetapan NJOP PBB-P2 melalui Perspektif Keadilan Aristoteles dan Al-Mawardi

Mohamad Arya Firdaus Alamsah, Mahbub Ainur Rofiq — Wed, 24 Jun 2026 12:58:51 +0000

Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan kewenangan kepala daerahberdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun2022. Di Kabupaten Blitar, pembaharuanNJOP tahun 2024 hanya dilaksanakan di jalurnasional, Kecamatan Ponggok, dan Garum, sementara wilayah lain masih menggunakanNJOP sejak 2014. Penelitian ini mengkajipertimbangan Pemerintah Kabupaten Blitardalam menetapkan NJOP dan menilaikesesuaiannya dengan prinsip keadilanproporsional (Aristoteles) dan keadilan Islam (Al-Mawardi) melalui pendekatan yuridisempiris dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pembaharuan NJOP didasarkan pada pertimbangan objektif yaituperkembangan ekonomi dinamis denganlandasan hukum yang kuat. Kebijakan ini telahmewujudkan keadilan proporsional melaluisistem NJKP berjenjang progresif dan mencerminkan prinsip tawazun, musawah, dan maslahah. Namun, pembaharuan yang belummenyeluruh berpotensi menciptakanketidakadilan horizontal baru antar wilayah, sehingga diperlukan roadmap pembaharuanbertahap di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

Kekosongan Kelembagaan Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum dan Maqashid Syariah

Mudhimmatul Ilma, Rizka Amaliah — Wed, 24 Jun 2026 13:24:36 +0000

Pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang dijamin oleh konstitusi serta menjadi kebutuhan penting di era digital. Pengaturan mengenai pelindungan data pribadi telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang juga memandatkan pembentukan lembaga pengawas independen. Namun, hingga berakhirnya masa transisi pembentukan lembaga tersebut, fungsi pengawasan masih berada dalam lingkup pemerintah sehingga menimbulkan persoalan terkait independensi dan efektivitas pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi serta relevansinya dalam perspektif maqasid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan lembaga pengawas independen merupakan kebutuhan penting untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas pengawasan, serta perlindungan hak privasi masyarakat. Dalam perspektif maqasid syariah, pelindungan data pribadi berkaitan dengan upaya menjaga kemaslahatan manusia, khususnya dalam menjaga kehormatan, jiwa, dan harta. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas independen menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelindungan data pribadi yang efektif sekaligus sejalan dengan tujuan syariat.

Perlindungan Hak Konsumen Akibat Adulterasi BBM melalui Advokasi LPKNI Perspektif Maqashid Syariah

Zumara Najla Azzahra, Musataklima Musataklima, Noer Yasin — Wed, 24 Jun 2026 13:46:48 +0000

Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen atas barang dan jasa yang aman, layak, dan sesuai standar. Kasus adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan kerugian finansial menimbulkan kebutuhan akan advokasi yang efektif bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) dalam mengadvokasi kerugian konsumen akibat adulterasi BBM serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di LPKNI, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen pendukung. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses advokasi yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKNI melaksanakan advokasi melalui penerimaan pengaduan, verifikasi kasus, konsultasi hukum, pendampingan konsumen, mediasi, serta fasilitasi penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha. Namun, pelaksanaan advokasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konsumen. Dalam perspektif maqashid syariah, upaya tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) karena berorientasi pada pencegahan kerugian dan pemenuhan hak konsumen.