Fikih munakahah dalam kerangka negara hukum: antara hak privat dan kepentingan publik

Abstract

Studi ini mengeksplorasi interaksi dinamis antara norma-norma fiqh munakahah —yurisprudensi Islam tentang perkawinan—dan kerangka hukum negara modern. Fokus utamanya adalah upaya untuk menyeimbangkan ranah privat perkawinan, termasuk kebebasan memilih pasangan, kesepakatan tentang mahar, otonomi rumah tangga, dan penyelesaian sengketa internal, dengan kepentingan publik yang dilindungi melalui intervensi negara. Regulasi hukum seperti pendaftaran perkawinan wajib, persyaratan usia minimum, pengendalian poligami, dan kewajiban untuk menempuh prosedur pengadilan untuk perceraian menunjukkan transformasi prinsip-prinsip fiqh klasik menjadi mekanisme hukum yang sistematis dan dapat ditegakkan. Temuan menunjukkan hubungan sinergis di mana fiqh memberikan landasan etika dan moral, sementara hukum negara memastikan kepastian hukum, mekanisme penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak fundamental, khususnya bagi perempuan.