Keadilan Hukum dalam permasalahan Korupsi Setya Novanto

  • Moh Faiz Program Studi Sastra Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Keywords: legal justice; Corruption; Setya Novanto; justice system

Abstract

Corruption in Indonesia has become a deep-rooted systemic problem. One of the high-profile, controversial cases is the e-KTP corruption case worth 2.3 trillion rupiah involving Setya Novanto. After a long legal process, the Jakarta Corruption Court acquitted Novanto of all charges. This decision caused public disappointment and was deemed to have failed to achieve justice. This article examines the issue of legal justice in this case. A qualitative approach is used through literature study of related sources. The results of the analysis show that law enforcement is weak and the Indonesian justice system is suspected to be influenced by political intervention so that it favors the interests of elite groups. The judge's decision, which is controversial and creates public distrust, needs to be a momentum for evaluation to improve the justice system so that it is more oriented towards substantial justice. This momentum is important so that reform of the legal system in Indonesia can be effective and complete in realizing justice for all people.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adji, I. S. (2019). Hukum Acara Pidana: Dalam Praktik Penegakan Hukum. Jakarta: Kencana.

Hakim, L. (2021). Mafia Peradilan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Progresif, 7(1), 1-10.

Hariman, S. (2019). Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Proyek E-KTP di Era Setya Novanto. RMOL. Diakses dari https://www.rmol.co/read/

Haryono, U. (2022). Pengakuan Hakim Tipikor soal ditawari sogokan Rp3 Miliar. Diakses dari https://nasional.kontan.co.id/news

Herdiansyah, H. (2020). Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Problematika dan Solusi Pemecahannya. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(4), 694–716.

Meliala, D. (2021). Mewujudkan Keadilan melalui Putusan Pengadilan yang Berkeadilan Substansial. Jurnal Hukum Progresif, 8(1), 166-181.

Pandika, R. (2019). Netralitas Hukum dalam Kasus Dugaan Korupsi E-KTP. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(4), 495-504.

Pradipta, I. (2022). Upaya Reformasi Sistem Peradilan guna terwujudnya Supremasi Hukum Di Indonesia. Jurnal Keadilan Sosial, 3(1), 15-26.

PSHK. (2018). Putusan Bebas Setya Novanto dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jakarta: PSHK.

Satria, A. (2021). Problematika Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum, 8(1), 83-98.

Suharto, R. (2019). Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korporasi. Jurnal Hukum, 6(1), 155-172.

Widiyanto, A. (2021). Polemik Putusan Bebas Koruptor di Indonesia: Kasus Dugaan Korupsi Proyek E-KTP Setya Novanto. Jurnal Kriminologi Indonesia, 17(1), 14-24.

PSHK. (2018). Putusan Bebas Setya Novanto dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jakarta: PSHK.

Satria, A. (2021). Problematika Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum, 8(1), 83-98.

Suharto, R. (2019). Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korporasi. Jurnal Hukum, 6(1), 155-172.

Widiyanto, A. (2021). Polemik Putusan Bebas Koruptor di Indonesia: Kasus Dugaan Korupsi Proyek E-KTP Setya Novanto. Jurnal Kriminologi Indonesia, 17(1), 14-24.

PlumX Metrics

Published
2024-11-28
How to Cite
Faiz, M. (2024). Keadilan Hukum dalam permasalahan Korupsi Setya Novanto. Maliki Interdisciplinary Journal, 2(11), 1117-1121. Retrieved from https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/8523
Section
Articles