Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan Kerja

Abstract

Keselamatan kerja merupakan aspek kritis yang harus diprioritaskan, khususnya di perusahaan dengan tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Kecelakaan kerja pada pekerja di lingkungan tersebut dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan mereka. Untuk meminimalkan risiko dan mendukung kinerja optimal pekerja, perusahaan harus memastikan implementasi jaminan keselamatan yang memadai.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi dari pentingnya jaminan keselamatan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja di perusahaan berisiko tinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris,  dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertujuan memahami penerapan dan dampak hukum dalam konteks sosial. Selain itu, pendekatan perundang-undangan (statute approach) juga diterapkan untuk menganalisis regulasi yang relevan. Teknik dalam Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, hingga penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian, perusahaan telah melaksanakan kewajiban perlindungan hukum dengan mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan serta menyediakan dan mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Namun, disiplin pekerja dalam menggunakan APD masih rendah akibat kurangnya kesadaran keselamatan dan lemahnya penegakan sanksi. Proses pencairan klaim BPJS juga kerap mengalami keterlambatan, menghambat pemulihan pekerja dan menurunkan kepercayaan perusahaan terhadap layanan tersebut. Analisis melalui teori Maqashid Syariah menurut Asy-Syatibi menunjukkan bahwa upaya perusahaan dalam melindungi pekerja mencerminkan perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) dan harta (hifzh al-mal). Namun, kendala disiplin pekerja dan keterlambatan layanan BPJS menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi serta kesadaran keselamatan untuk memenuhi tujuan kesejahteraan dan keadilan sesuai prinsip syariah.