Politik Hukum Penangkapan Ikan Terukur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur

Abstract

Penangkapan ikan terukur merupakan model pengelolaan perikanan baru di Indonesia. Tujuannya untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan mengoptimalkan manfaat sosial ekonomi bagi nelayan serta pelaku usaha lainnya. Sebuah kebijakan tangkap ikan yang dilakukan berbasis output control dengan memanfaatkan potensi sumber daya ikan yang ada, yang sebelumnya dilakukan melalui input control. PIT berdampak pada pelaku tangkap ikan dan sumber daya lautnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur dan pendekatan konseptual menggunakan Asas Keadilan John Rawls dan Kaidah Adz-Dzararu Yuzalu. Adapun sumber data penelitian meliputi: peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primernya, dan buku serta literatur ilmiah lainnya sebagai sumber sekundernya. Penggunaan metode kepustakaan dalam pengumpulan bahan hukumnya. PIT dalam produk hukum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 menunjukkan karakter produk hukum yang bersifat konservatif. Konsep perlindungan lingkungan telah sesuai dengan kaidah adz-dzararu yuzalu, hanya saja belum memenuhi asas berangsur-angsur dalam pengundangannya. Keadilan fairness milik Rawls menunjukkan bahwa  nelayan sebagai subjek dan objek hukum telah kehilangan hak dan kesempatan yang seharusnya diterima.  PIT masih menyisakan pekerjaan rumah, adanya pasal multitafsir, kurangnya kesiapan di lapangan, dan terdapat ketidaksinkronan terhadap peraturan perundang-undangan lain.